asriman.com – Bisnis Properti Itu Mudah Bagi Orang yang Ikhlas

Menyambut Booming Pasar Properti Dari Calon Konsumen Pelaku UKM

Penyaluran subsidi untuk pelaku UKM rendah

Selama tahun 2022, realisasi penjualan rumah dari konsumen pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) sangat rendah. Dimana mayoritas pelaku UKM mengambil rumah dengan skema KPR Subsidi.

Berdasarkan catatan BP TAPERA (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) per 9 Desember 2022 realisasi penyaluran rumah subsidi untuk pelaku UKM sepanjang tahun 2022 hanya 4%.

Jika realisasi rumah subsidi di tahun 2022 sebanyak 200.000 unit, berarti hanya sekitar 8.000 unit rumah yang teralisasi.

Realisasi ini tentu sangat rendah dibanding tahun 2021 sebesar 12%. Demikian juga Jika diambil rata-rata tahunan selama 10 tahun terakhir juga lebih rendah yaitu 9%.

Skema BP2BT tidak maksimal

Rendahnya realisasi penyaluran subsidi di tahun 2022 untuk pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) berasal dari tidak maksimalnya skema BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).

Skema BP2BT sebagai satu-satunya saluran untuk rumah subsidi bagi pelaku UKM tidak menarik bagi pelaku UKM sendiri.

Kurang menariknya bagi pelaku UKM adalah skema bunga bank yang berpotensi ketidakpastian atas suku bunga yang ditetapkan di masa yang akan datang. (more…)

Bagaimana Cara Menjual Diri di Hadapan Kolega Bisnis (Lagi)

kartu-nama-bisnis-properti

Pada pembahasan terdahulu sudah dibahas pentingnya kartu nama dan penampilan anda ketika menemui calon rekan bisnis. Sekarang akan kita bahas mengenai cara ampuh ‘Menjual Diri’ selanjutnya.

Keberhasilan cara-cara ini sangat relatif, banyak hal yang mempengaruhinya. Terutama tingkat urgensi terhadap kebutuhan rekan bisnis. Karena apabila mereka tidak sedang membutuhkan rekan bisnis sebagus apapun kita menjual diri sangat sulit terjadi deal bisnis.

Mari lanjoot, kesan pertama telah ditunjukkan dengan memakai pakaian yang pantas dan memberikan kartu nama pada calon kolega bisnis, seandainya mereka terpesona dengan penampilan dan kartu nama anda maka jalan selanjutnya akan lebih lempeng untuk dilalui. Lalu apa selanjutnya? (more…)

Double Decker, Solusi untuk Lahan Sempit yang Butuh Penghijauan dan Area Bermain

Pengertian double decker

Belakangan ini banyak developer membangun perumahan dengan sistem two level infrastructure atau double decker.

Dimana prinsip membangun perumahan dengan sistem double decker ini adalah memisahkan area lalu lintas kendaraan dengan area pejalan kaki, taman atau tempat bermain.

Double decker ini menempatkan akses kendaraan pada lantai paling bawah atau basement, sedangkan pada lantai 1 di-dak seluruhnya.

Lantai 1 ini difungsikan sebagai tempat beraktifitas penghuni perumahan seperti ber-sosial, berjalan kaki, untuk taman bahkan beberapa perumahan atau townhouse menempatkan kolam renang atau area bermain di lantai 1 ini.

Kelebihan sistem double decker ini adalah karena area bermain terpisah dengan lalu lintas kendaraan menyebabkan anak-anak bisa bermain dengan leluasa dan aman.

Selain itu perumahan juga memiliki ruang penghijauan yang lebih lega karena pada lantai 1 bisa dimaksimalkan juga untuk penghijauan.

Dengan terpisahnya area kendaraan bermotor yang ditempatkan di lantai basement atau lantai paling bawah juga menyebabkan udara lebih bersih dihirup penghuni di lantai atasnya.

Double decker, solusi disain untuk lahan yang kurang lebar.

Ya, perumahan dengan tipe double decker ini bisa menjadi solusi untuk developer yang memiliki lahan dengan lebar terbatas.

Bayangkan kalau lahan hanya memiliki lebar 25 meter yang berada di lokasi premium, dengan panjang tanah dimisalkan 100 meter. Developer bisa jadi akan serba salah dalam mendisain tanpa bouble decker.

Solusi disain pertama adalah dengan hanya membuat satu baris rumah dengan memberikan jalan selebar 6 atau 7 meter.

Resikonya adalah unit yang bisa dibangun hanya sedikit karena hanya efektif 1 baris rumah.

Misalkan kita membangun rumah dengan lebar kavling 10 meter per-unitnya maka hanya bisa dibangun 10 unit rumah saja. (more…)

Ini Dia Kelengkapan Legalitas Sebuah Proyek Properti

Setiap proyek properti wajib membutuhkan legalitas dalam bentuk sertifikat dan perizinan

Sebuah proyek properti wajib memiliki kelengkapan legalitas atau keabsahan. Dimana secara garis besar legalitas sebuah proyek properti dibagi menjadi dua macam, legalitas subjektif dan legalitas objektif.

Legalitas subjektif adalah subjek pelaksana sebuah proyek properti sementara legalitas objektif adalah legalitas yang melekat pada objek proyek tersebut; sertifikasi dan perizinan.

Legalitas subjektif

Legalitas subjektif adalah legalitas yang berhubungan dengan subjek atau pelaksana proyek.

Sebagai pelaksana proyek ada dua jenis subjek, yaitu badan hukum berupa perseroan terbatas (PT) dan orang pribadi.

Subjek berupa badan hukum

Subjek sebuah proyek properti berupa badan hukum diwakili oleh akta pendirian dan SK pengesahan PT tersebut dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tentu saja nanti dilengkapi juga dengan perizinan-perizinan sesuai dengan bidang usaha PT seperti yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Akta pendirian PT dibuat dengan akta notaris sekaligus pengajuan Surat Keputusan Badan Hukum dari Kemenkumham, dimana di dalam akta pendirian tersebut tercantum semua segala sesuatu tentang PT tersebut, mulai dari nama PT, bidang usaha, kedudukan, besarnya modal, siapa-siapa saja pemegang saham, siapa yang diangkat sebagai komisaris dan direksi. (more…)

Akad KPR Subsidi Tahun 2021 Sudah Bisa Dilaksanakan dan Mendapatkan Bantuan Uang Muka

Akad KPR perumahan subsidi FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sudah bisa dilaksanakan sejak tanggal 27 Januari 2021.

Akad KPR FLPP diperbolehkan setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka keran penyaluran Program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang melengkapi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Sebelumnya pihak kementrian meminta Bank Penyalur KPR FLPP menunda pelaksanaan akad KPR Bersubsidi karena Program SBUM belum terbit.

Hal ini tertuang di dalam Surat Edaran Nomor: RU 0403-DP/15 tentang Pelaksanaan Penyaluran KPR Bersubsidi dan SBUM Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021, mengingatkan agar Bank Pelaksana KPR Bersubsidi 2021, tidak melaksanakan akad kredit sebelum PKS Penyaluran SBUM Tahun 2021 ditandatangani.

Surat edaran ini sangat merugikan para pengembang karena mengganggu cashflow pengembang kecil. Karena banyak diantara pengembang masih sangat tergantung kepada akad kredit untuk mendapatkan modal. (more…)

Bagaimana Kondisi Bisnis Properti di Tahun 2021?

Berbagai pihak memprediksi, bahwa bisnis properti di tahun 2021, akan mulai bergerak, terutama setelah semester kedua. Atau selambatnya di kuartal ke-4.

Ada berbagai hal yang menjadi penyebab, diantaranya adalah, kenaikan anggaran subsidi perumahan dari pemerintah melalui PPDPP atau Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Anggaran subsidi perumahan di tahun 2021 ini, naik menjadi 19,1 Trilyun untuk membiayai sekurangnya 157.500 unit. Dimana di tahun 2020 subsidi untuk perumahan ini, hanya untuk 100.000 unit.

Sebagaimana diketahui bahwa subsidi perumahan dengan skema FLPP ini adalah dengan cara uang untuk membayar harga rumah oleh masyarakat kepada pengembang berasal dari pemerintah melalui bank pelaksana subsidi, yaitu 25% dari harga rumah dikurangi dengan uang muka atau DP.

Saat ini bank pelaksana subsidi tercatat ada 30 bank, baik bank plat merah, bank swasta nasional maupun bank pembangunan daerah. (more…)

[WAJIB TAHU] Ini Dia Pihak Terkait yang Merupakan Stake Holder Dalam Pengembangan Sebuah Proyek Properti

Dalam pengembangan sebuah proyek properti banyak pihak terkait yang berkepentingan terhadap proyek.

Kepentingan tersebut bisa berupa pembiayaan proyek, uang pemasukan pusat dan daerah, pekerjaan fisik, karyawan, legalitas, dan pembayaran lahan.

Pembiayaan proyek

Sebuah proyek properti membutuhkan modal untuk membiayai pembangunan. Modal tersebut bisa dari internal developer bisa juga dari eksternal.

Modal dari internal berupa modal yang disetorkan oleh para pemegang saham di perusahaan pengelola proyek tersebut.

Sementara pembiayaan dari eksternal bisa dari lembaga pembiayaan seperti bank dan bisa juga dari non bank.

Pembiayaan dari internal dan eksternal memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Jika pembiayaan dari inernal developer, maka pengelolaan proyek sepenuhnya dalam kendali developer. Pengelolaan lebih fleksibel bagi developer.

Tapi jika pembiayaan proyek dari eksternal developer maka pengelolaan proyek musti lebih presisi karena adanya kewajiban kepada pihak luar yang musti ditunaikan. Presisi dari sisi waktu dan finansial.

Pembiayaan eksternal dari perbankan

Kelebihannya jika investor proyek berupa perbankan adalah pembiayaan yang bisa didapatkan bisa dalam nominal sangat besar, batasannya adalah penilaian kreditur terhadap proposal yang diajukan. (more…)