asriman.com – Bisnis Properti Itu Mudah Bagi Orang yang Ikhlas

[WAJIB TAHU] Melihat Potensi Perijinan Atas Lahan

perizinan proyek perumahan

Ketika kita menerima penawaran atas lahan, jangan lakukan pembayaran apapun sebelum melihat potensi perijinan dari lahan tersebut.

Semurah atau selunak apapun atas harga dan cara pembayarannya, lakukan dulu potensi penelitian kecil atas perijinan yang ada dari lahan tersebut.

Ada 2 hal dalam melihat potensi perijinan yaitu peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) dari pemda dan penguasaan ijin lokasi.

Peruntukan lahan

Peruntukan penggunaan lahan diatur dalam Perda dari masing-masing Pemda. Bahasa lain adalah Zonasi. Umumnya terdapat 3 zonasi utama yaitu zonasi hijau untuk pertanian, zonasi kuning untuk pemukiman dan zonasi coklat dan merah untuk industri dan perdagangan.

Jika kita ditawari lahan untuk bisnis properti, yakinkan dulu ke kantor perijinan mengenai zonasi dari lahan tersebut.

Informasi zonasi lahan masuk dalam keterbukaan informasi yang wajib diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. (more…)

Apa yang Dimaksud Pimpro Dalam Inisiasi Proyek Deprindo

Terdapat ide akan lahirnya proyek Properti yang dilahirkan oleh perkumpulan Developer Properti Indonesia (DEPRINDO). Ide yang digagas lama dan sempat mati suri ini dicoba untuk dihidupkan kembali dibawah kepemimpinan Ketua Umum Deprindo masa bakti 2019-2020, Riska Martina Sitepu.

Ide yang bagus dan sedikit berbeda tentu dengan perkumpulan-perkumpulan developer lain. Pada perkumpulan developer yang lain, perkumpulan dibentuk dari anggota yang sudah menjadi developer baru bisa bergabung, sedangkan di Deprindo, mayoritas, baru ingin menjadi developer sudah bisa bergabung.

Dengan demikian proyek properti yang akan dilahirkan oleh perkumpulan Deprindo menjadi sangat pas dan cocok serta menarik bagi anggota developer pemula.

Dasar Lahirnya Ide

Pemikiran utama ide ini adalah untuk mendorong calon developer member, secepatnya menjalankan, mengelola sampai memiliki proyek sendiri. Bahasa lain dari mendorong anggota menjadi developer yang tangguh. (more…)

Omnibus Law – UU No. 11 Tentang Cipta Kerja Mendirikan BP3, Pengembang Apartemen Wajib Membayar Kompensasi ke Pemerintah

OMNIBUS LAW atau UU No. 11 Tentang CIPTA KERJA yang sudah disahkan DPR tanggal 5 Oktober 2020 lalu dan ditandatangani oleh presiden pada tanggal 2 November 2020, yang salah satunya dalam UU tersebut mengatur tentang pendirian sebuah badan yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan khususnya perumahan subsidi, dimana nama badan ini adalah BP3 atau Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Dalam UU No. 11 Tentang Cipta Kerja ini diatur tentang hunian berimbang yang harus disediakan oleh pengembang. Jadi kalau pengembang membangun perumahan non subsidi atau perumahan komersil maka harus menyediakan juga perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan perbandingan 1:2:3.

Artinya untuk satu unit rumah mewah yang disediakan harus menyediakan 2 perumahan menengah dan 3 untuk rumah subsidi. Termasuk juga untuk pengembangan apartemen juga harus disediakan juga unit untuk rumah susun untuk MBR yang harganya diatur oleh pemerintah.

Pengaturan untuk unit apartemen yang dialokasikan untuk MBR ini adalah 20% dari luas bangunan yang sudah dibangun. (more…)

Strategi Jitu Memasarkan Properti Di Masa Pandemi, Maknyusss

camera 360 untuk properti

Perlu strategi jitu

Bagi seorang pengembang, pemasaran proyek musti tetap dilakukan, tak terkecuali di masa pandemi. Tentu saja perlu strategi jitu untuk melakukannya.

Kendalanya jelas ada yaitu adanya pembatasan ketemu fisik. Tidakpun karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), orang yang sadar tentang bahaya wabah covid-19 membatasi sendiri kegiatannya.

Tetapi mereka yang akan membeli properti tetap membutuhkan informasi lengkap tentang properti yang akan mereka beli.

Jika masa-masa normal, calon pembeli ini biasanya akan mendatangi proyek secara langsung, dengan demikian mereka dapat melihat kondisi proyek, dan merasakan secara langsung kondisi dan desain properti yang akan mereka beli.

Apalagi di lokasi sudah ada show houses atau rumah contoh. Mereka akan melihat dan merasakan secara langsung rumah yang bakal menjadi milik mereka kelak.

Ini yang harus dicari solusinya oleh developer, bagaimana supaya calon pembeli tetap dapat melihat dengan jelas dan merasakan rumah yang bakal mereka beli tanpa harus datang ke lokasi. (more…)

Begini Solusinya Jika Suatu Perjanjian Tidak Bermaterai

Apakah suatu perjanjian sah jika tidak ada materai?

Pertanyaan ini sering saya temui ketika workshop developer properti yang saya adakan. Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian tanpa materai, perlu kita lihat syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Menurut Pasal 1320 KUHPer ada 4 syarat sahnya perjanjian:

Adanya kesepakatan

Perjanjian yang ditandatangani haruslah disepakati oleh para pihak. Tidak boleh ada salah satu pihak yang berada dalam keadaan terpaksa, tertipu atau karena kekhilafan.

Cakap melakukan perbuatan hukum

Para pihak yang menandatangani perjanjian haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan.

Tentang sesuatu hal

Adanya objek yang disepakati, hal ini bisa dilihat pada Pasal 1332 KUHPer:

Baca juga: Ini jadwal workshop Cara Benar Memulai Bisnis Developer Properti Bagi Pemula

(more…)

Cara Mudah Menjadi Pengembang Properti Syariah

mengembangkan properti syariah — Mengembangkan sebuah proyek properti bisa dengan tanpa bank. Orang mengenal strategi pengembangan ini dengan istilah Developer Properti Syari’ah

Pengembangan proyek properti secara syariah saat ini makin diminati, baik oleh konsumen maupun oleh developer.

Developer properti syariah adalah pengembang yang membangun dan memasarkan proyek properti yang sesuai dengan syariat Islam. Perwujudannya adalah dalam pengembangannya tidak melibatkan bank konvensional.

Apakah bisa mengembangkan proyek properti tanpa melibatkan bank?

Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh peserta Workshop Developer Properti yang saya adakan. Saya jawab, bisa!.

Untuk lebih mengetahui secara detil, mari kita runut langkah-langkah yang kita lakukan ketika akan membangun proyek properti.

Dari langkah-langkah tersebut kelihatan mana step yang membutuhkan campur tangan perbankan dan cara mengatasinya.

Mengakuisisi lahan

Langkah pertama ketika akan mengembangkan sebuah proyek adalah mengakuisisi tanah. Langkah ini diperlukan jika seorang developer belum memiliki tanah.

Ketika kita mengakuisisi lahan tidak ada bank yang terlibat. Kita hanya membeli dari pemilik tanah dan membaliknama ke atas nama kita atau PT sebagai developer. (more…)

Panduan Cara Menjual Tanah Warisan

Menjual tanah warisan pada dasarnya sama saja prosesnya dengan proses jual beli biasa.

Perbedaan hanya terletak pada pihak penjual dan pajak-pajak yang timbul karena jual beli tersebut.

Jika dalam jual beli biasa penjual atau orang yang namanya tercantum di sertifikat hadir untuk menandatangani akta jual beli, namun pada proses jual beli tanah warisan ini yang menjadi penjual adalah ahli waris dari orang yang meninggal (pewaris) dan adanya kewajiban membayar pajak waris.

Surat Keterangan Waris untuk Beberapa Golongan Penduduk

Siapa saja ahli waris harus dibuktikan secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Waris (SKW). Untuk WNI asli, SKW dibuat di bawah tangan dengan ditandatangani oleh dua orang saksi dan disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Sementara untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa, SKW dibuat dengan akta Notaris dan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing seperti Arab dan India, SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.